Senin, 06 Juni 2011

PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA BERBAGAI DAERAH

PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA BERBAGAI DAERAH
B. Kebijakan-Kebijaka Pemerintah Kolonial di Indonesia

1. Kebijakan Bidang Ekonomi
a. Masa Herman Williem Daendles
Menjual tanah-tanah milik Gubernemen kepada pihak Partikelir karena kesulitan keungan akibat peperangan melawan koalisi pimpinan Inggris
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Kebijakan ekonomi liberal berdasarkan asas liberal yang disebut Landrent System (Sistem sewa tanah), ia berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat (Inggris saat itu)
Karena adanya kesulitan keungan, Raffles bertindak sperti Daendels yaitu menerapkan wajib kerja dan mewajibkan peungutan yang pernah dihapus
c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Van Den Bosh mengusulkan kebijakan Culturstelsel (Sistem Tanam Paksa) tahun 1830, kebijakan ini menadai kembalinya sistem paksaan dan monopoli yang dijalankan pada masa VOC (Verplichte Laverantien).
Diberlakukannya politik pintu terbuka, yaitu pemerintah Belanda membuka kesempatan kepada pihak swasta utnuk menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Kebijakan di Bidang Politik
a. Masa Herman Williem Daendles, untuk mengimbangi besarnya ancaman Inggris di Pulau Jawa meka diterapkan kebijakan :
Merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara
Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan dan tiap-tiap Karesidenan dibentuk badan pengadilan (Landrate)

c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Indonesia, antara lain : Lampung, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara
3. Kebijakan di Bidang Sosial Budaya
a. Masa Herman Williem Daendles
-
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Craworfd dan Mackensie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia
Membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi, untuk memajukan kebudayaannya
Menerbitkan buku History of Java tahun 1817
c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
-

C. Kebijakan-Kebijaka Pemerintah Kolonial di Indonesia
1. Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomi
Kemiskinan dan kemelaratan timbul dimana-mana karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang dan peternakan mereka sendiri
Terjadinya penyimpangan kebijakan tanam paksa, diberbagai daerah seperti Demak, Purwodadi dan Cirebon banyak terjadi kelaparan.
2. Pengaruh terhadap Kehidupan Politik
Pemerintah lokal tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial
Penguasa lokal tidak jarang kehilangan sebagian atau seluruh haknya atas suatu daerah
3. Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial
Pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pengawai pemerintah kolonial, sehingga derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat.
Muncul suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan yaitu kelompok masyarakat Eropa (Kolonial), kelompok masyarakat bangsawan dan kelompok masyarakat jelata.
4. Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya
Tradisi barat berkembang dalam masyarakat pribumi, seperti dansa di kalangan bangsawan
Banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda
Adanya tradisi lokal yang berakulturasi dengan budaya barat (Belanda), yang membentuk kebudayaan baru yang disebut kebudaay Indis.
D. Pemerintahan kolonial di Indonesia
1. Masa pemerintahan Daendels
Herman Williem Daendles (1762 – 1818)
Ditunjuk oleh : Raja Louis Napoleon
Menjadi : Gubernur Jenderal di Indonesia
Mendapat Julukan : Marsekal Besi
Jenderal Guntur
Mas Kalak
Tugas Pokok Daendles : Mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh
ke tangan Inggris
Sebab dicopot dari jabatan : Tidak mengindahkan tata sopan santun (1911)
Pengganti : Jan Williem Jansen
2. Masa Pemerintahan Raffles
Dalam menjalankan kebijakannya, Raffles berpatokan pada 3 hal, yaitu:
a. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi dihapuskan
b. Sewa tanah sedapat mungkin dibayar dengan uang, kalau tidak memungkinkan baru dibayar dengan uang (innatura)
c. Memberlakukan kebijakan ekonomi yaitu sistem pajak tanah (Landrent System)

3. Masa Pemerintahan Hindia – Belanda
Pada tahun 1830 kebijakan politik liberal berubah ke arah Koservatis. Alasan ditinggalkannya kebijakan liberal :
a. Tidak sesuai dengan sistem feodal
b. Hasil perdagangan ekspor masoh kalah bersaing dengan Inggris
c. Pemerintah mengalami defisit keuangan akibat perang Jawa (perang Diponegoro)
d. Kemerdekaan Belgia dari Belanda tahun 1830 semakin mempersulit perekonomian bangsa tersebut

Pencetus tanam paksa (Culture Stelsel) yaitu Gubernur Jendral Van Den Bosch.
Pokok-pokok kebijakan tanam paksa :
• Rakyat diwajibkan menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib, yaitu tanaman yang berkualitas Ekspor
• Lahan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak Tanah
• Hasil Panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial
• Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib, harus bekerja selama 66 hari dalam 1 tahun
• Kegagalan panen akan ditanggung pemerintah
• Penggarapan diawasi langsung oleh penguasa Pribumi
Namun dalam kebijakan itu terdapat penyimpangan antara lain :
• Tanah yang diserahkan untuk ditanami tanaman ekspor lebih dari seperlimanya bahkan kadang-kadang setengahnya
• Tanah yang dipilih untuk tanaman ekspor adalah tanah yang subur
• Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan (lebih dari 66 hari) tidak digaji dan harus membawa bekal sendiri
• Lahan untuk tanaman ekspor tetap dikenakan pajak
• Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
• Kegagalan panen menjadi tanggungan rakyat
Selain itu peraturan Cultur Procetan mengundang praktek penyelewenangan sehingga mengundang protes. Salah satunya adalah Douwes Dekker lewat bukunya Max Havelaar.
Pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan dan diterapkan politik pintu terbuka. Berkenaan dengan itu, Belanda oleh STATEN GENERAL (Parlemen Belanda) mengeluarkan UU Agraria (tahun 1870). Wilayah yang menjadi kawasan pemberlakuan UU Agraria :
1. Sumatra Timur
Keterlibatan Belanda dalam bidang ekonomi diawali oleh Jacobus Nienuys, Deli, Serdang, Kangkat menjadi perkebunan yang membujur menyusuri pantai Sumatra Timur sepanjang 200 km dalam 25 tahun. Keadaan tidak berubah sejak akhir tahun 1880.
2. Jawa Timur dan Jawa Tengah
Perkebunan gula, teh, tembakau tahun 1870 dan 1885


E. Perlawanan terhadap Kolonialisme Pemerintah Belanda
1. Perlawanan Rakyat Maluku
 VOC menguasai maluku sejak abad ke 17 VOC mengembangkan suatu sistem pemerintahan desa dan pendidikan desa yang menjadi pengikat kehidupan penduduk Ambon dengan serasi. Tapi sistem itu memunculkan tindak korupsi. Maka VOC memberlakukan LEVERONTIE, yaitu kewajiban menyediakan bahan bangunan dan bahan-bahan perbaikan kapalnya
Perlawanan ini berkobar di pulau Saparua dipimpin Thomas Mattulessia (Patimura) pada tahun 1817. Saat itu benteng Duurstede berhasil dihancurkan pasukan Maluku dan residen Belanda Van den Berg terbunuh. Saat Pattimura terpaksa menyerahkan diri dan dihukum mati, pemimpin perlawanan digantikan oleh Kristina Tiahahu, yang akhirnya ditangkap dan diasingkan di pulau Jawa.


2. Perlawanan rakyat Rakyat Sumatera Barat/Minangkabau (Perang Padri)
 Perlawanan ini mula-mula berkobar di Minangkabau, yang dimulai dari dengan perang saudara antara kaum adat dengan kaun Paderi, tahun 1821 Belanda masuk dalam perselisihan tersebut dan memihak kepada kaum adat, sehingga berkobarlah perlawanan kaum Paderi melawan Belanda. Pimpinan Paderi mula-mula dipegang oleh Tuanku nan Renceh, kemudian oleh Datok Bendaharo, Tuanku Pasaman dan Malin Basa yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol.
Kaum Padri bertekad memurnikan agama Islam di Minangkabau. Kaum Padri dipimpin Tuanku Nan Renceh. Pada tanggal 28 Oktober 1827 Tuanku Imam Bonjol diundang Residen Francis untuk berunding di Papuluh. Tapi ia ditangkap dan dibuang ke Cianjur dan wafat pada 6 Noivember 1862 dimakamkan di desa Pinelang
3. Perang Diponegoro
 Pada tahun 1825 Belanda membuka jalan baru dari Yogyakarta ke Magelang. Jalan itu dibatasi dengan pathok tanah dan melewati makam Pangeran Diponegoro yang menjadikannya marah
Dalam perlawanannya Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubuwmi, Joyo Kusumo, Kyai Mojo, H. Mustopo dan Sentos Alibasya Prawirodirjo.
Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan benteng Stelsel
 Pertempuran meluas ke Pekalongan, Semarang, Madiun, Banyumas dan Kertosono. Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding di Magelang, de Kock berjanji jika perundingan gagal, pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Tetapi de Kock berkhianant akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 dan diasingkan ke Menado kemudian dipindahkan ke Makasar dan meninggal disana tanggal 8 Januari 1855.
4. Perlawanan Rakyat Aceh (1873 – 1904)
• Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London pada 17 Maret 1824 II yang mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh.
• Tanggal 2 November 1871 Inggris dan Belanda bersepakat menandatangani Traktat Sumatra, yang berisi pengakuan bagi Kebebasan (termasuk Aceh) dan Inggris di Semenanjung Malaya
• Terjadinya perang Aceh disebabkan nafsu Belanda ingin menguasai daerah tersebut, kemudian menyerang Aceh pada tanggal 5 April 1873 dengan kekuatan 3.000 tentara dipimpin Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang akhirnya tewas di pekarangan masjid Besar, akhirnya gagal. Pada bulan Nopember kembali menyerang dengan kekuatan 13.000 tentara dipimpin Letnan Jenderal Swieten dan berhasil merebut ibu kota yang disebut Kotapraja.
• Perlawanan laskar Aceh dipimpin oleh Panglima Polim, Tuanku Cik Di Tiro, Teuku Ibrahim, kemudian muncul Teuku Umar yang didampingi isterinya Cut Nyak Dien.
• Dr. Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjehers mengusulkan mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba dan diserang habis-habisan, akhirnya Teuku Umar gugur, Panglima Polim dan Mohammad Dawod Syah menyerah, kemudian diadakan perjanjian yang disebut Pelakat Pendek yang isinya Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintha-perintahnya dan Aceh harus bersedia tidak berhubungan dengan negara lain.
5. Perlawanan Rakyat Sumatera Utara (Tapanuli)
Perlawanan rakyat Tapanuli berlangsung selama kurang lebih 29 tahun dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907
 Pada tanggal 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi, gugur karena ditembak oleh belanda yang membuat perang Tapanuli berakhir.
6. Perlawanan Rakyat Bali
Berawal dari persengketaan antara Kerajaan Buleleng dan Belanda mengenai Hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang adalah hak para raja Bali (Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Jembrana, Tabanan dan Bali), untuk merampas kapal yang terdampar di wilayah tersebut. Ternyata kapal Belanda terdampar di pantai Purancak dan Sangsit di wilayah Buleleng
• Tuntutan Pemerintah Belanda
Agar semua awak kapal serta barang barangnya dikembalikan kepada Belanda dan menuntut agar kerajaan kerajaan Bali tunduk pada Belanda
Tuntutan tersebut disampaikan kepada I Gusti Ngurah Made, raja Buleleng dengan patihnya Ketut Jelantik
Perjanjian yang ditandatangani raja Buleleng kepada Belanda
• Raja Buleleng harus menanggung semua biaya kerugian perang yang dikeluarkan Belanda
• Pasukan Belanda diizinkan menempati Buleleng
• RajaBuleleng harus membongkar semua benteng pertahanan yang terdapat di Buleleng. Berawal dari persengketaan antara Kerajaan Buleleng dan Belanda mengenai Hak Tawan
7. Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan
 Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda antara lain kerjaan Soppeng, kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Raja La Patau dan kerajaan Bone
Tahun 1825 kerajaan Bone berhasil ditaklukkan, sehingga mempermudah usaha Belanda menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi
8. Perlawanan Rakyat Kalimantan Selatan (Banjar)
 Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda berlangsung hampir setengah abad. Perlawanan rakyat Banjar dapat dibagi menjadi 2 jenis jika dilihat berdasarkan corak perlawanan yaitu : Perlawanan Ofensif (mengadakan serangan) yang berlangsung tahun 1859-1863 dan Perlawanan defensif (mengadakan pertahanan) yang berlangsung tahun 1863-1905
 Perlawanan dipimpin Pangeran Antasari dan akhirnya meninggal dunia tahun 1862 dan dilanjutkan oleh Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid, Gusti Matseman dan Pangeran Perbatasari dengan siasat perang gerilya dan menyebar di berbagai wilayah sehingga Belanda mengalami kesulitan mengahadapi perlawanan ini.

F. Gerakan Perlawanan Sosial
Gerakan-gerakan para petani digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Gerakan para Petani (Gerakan melawan ketidakadilan)
 Gerakan-gerakan para petani menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki perbaikan kehidupan. Gerakan protes ini umumnya baru berakhir setelah para pemimpinnya ditangkap atau dibujuk oleh Pemerintah Belanda.
Ideologi pokok yang mendorong gerakan ini adalah adanya rasa dendam terhadap keadaan sosial ekonomi bagi pendukungnya
Contoh dari kasus ini adalah :
a. Kerusuhan Ciomas
Terjadi 19 Mei 1886 dipimpin Muhammad Idris di Lereng Gunung Salak (Kjawa Barat) disebabkan beban pembayaran pajak yang berat, kerja paksa, dan berbagai tindakan pemerasan lain
b. Kerusuhan di Campea Purwakarta
Terjadi Mei 1913 saat para petani mendatangi rumah Bupati dan pejabat Kontrolir untuk menuntut penurunan pajak dan tindakan, kekeliruan dalam pengukuran tanah
c. Kerusuhan di Condet Batavia
Terjadi pada 1916 di Partikelir Tanjung Oost (Condet, Jakarta Timur sekarang) dipimpin oleh Entong Gendut.
Sasarannya ialah tuan tanah yang sering melakukan pemerasan
Perusuh sempat menangkat Meester Cornelis (sekarang Jati Negara)
d. Kerusuhan di Tangerang
Terjadi 1924 dipimpin oleh Kaiin ditujukan terhadap tuan tanah atau pejabat pemerintahan di Tanah Pangkalan, Distrik Kebayoran


2. Gerakan Ratu Adil
• Dalam gerakan ini dipercaya akan muncul seorang penyelamat yang disebut Ratu Adil atau Imam Mahdi
• Terjadi di desa Sidoharjo, 27 Mei 1903, Pemimpinnya Kasan Mukmin, yang akhirnya terbunuh dalam suatu serangan yang dilakukan Belanda.
• Terjadi di Kediri dipimpin oleh Dermojoyo yang akhirnya mengalami nasib sama dengan Kyai Kasan Mukmin.

3. Gerakan Keagamaan
 Salah satu gerakan keagamaan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok Budiah pada pertengahan abad ke-19, dipimpin oleh Haji Muhammad Rifangi dari Cisalak Pekalongan
Tujuan gerakan ini adalah melawan kebobrokan yang telah merasuki kehidupan rakyat Islam di Jawa dan mengembalikan praktek-praktek keagamaan sesuai ajaran Allah SWT dan Sunnah Rasul.

Kejahatan kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan
Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusian dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia
Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.
Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, Kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.
Pengadilan kriminal internasional
Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.
Kejahatan-kejahatan terhadap perikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil dengan tujuan ::
(a) Pembunuhan;
(b) Pembasmian;
(c) Perbudakan;
(d) Deportasi atau pemindahan paksa terhadap populasi penduduk
(e) Memenjarakan ataupun tindakan lain berupa merampas kebebasan seseorang secara bertentangan dengan aturan dasar dari Hukum Internasional;
(f) Menganiaya;
(g) Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya ;
(h) Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun adengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional
(i) Penghilangan seseorang secara paksa;
(j) Kejahatan apartheid;
(k) Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya.

Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia

Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia
1. Politik
2. Ekonomi
3. sosial dan budaya
4. Hukum,pertahanan dan keamaanan
Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang politik :
1. penyebaran nilai-nilai politik barat baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum.
2. semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan,musyawarah mufakat dan gotong royang.

3. semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individu,kelompok,oposisi,diktator mayoritas atau tirani minoritas.

4. transparansi ,akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan negara semakin mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

5. Semakin banyak lahirnya partai politik ,organisasi nonpemerintah atau LSM yang menjadi sponsor kepentingan tertentu dengan menyuarakan HAM,supremasi hukum,demokratisasi,lingkungan dan sebagainya.
Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi :
1. berlakunya “The survival of the fittest” sehingga siapa yang memiliki modal yang besar akan semakin kuat dan yang lemah semakin tersingkir.
2. pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.

3. sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang ,koperasi semakin sulit berkembang ,dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya sudah semakin ditinggalkan.
4. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.
Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya:
1. mudahnya nilai-nilai barat masuk baik melalui internet ,antena para bola ,media televisi , maupun media cetak yang kadang-kadang di tiru habis-habisan.

2. semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai –nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis, pragmatisme (yang menguntungkan) hedonisme (kenikmatan sesaat), permisif (membiarkan yang dianggap tabu ), dan konsumerisme (lebih senang memakai dari pada membuat).

3. semakin lunturnya semangat gotong royong,solidaritas,kepedulian dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu (musibah,kecelakaan, sakit) hanya ditangani segelintir orang (kurang adanya kebersamaan).
4. semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan, bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang hukum,hankam :
1. semakin menguatnya supremasi hukum,demokratisasi,dan tuntutan terhadap dilaksanakan HAM.
2. menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.

3. semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi,jaksa dan hakim) yang lebih profesional,transparan,dan akuntabel.
4. menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan,kedaulatan,dan ketertiban negara yang profesional.

5. peran masyarakat dalam menjaga keamanan,kedaulatan dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabpihak tentara dan polisi.

GLOBALISASI

ABAB : 3
GLOBALISASI

Standar Kompetensi :

Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap,menyampaikan dan menggunakan informasi tentang sistem pemerintahan, peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokratis, dan pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara.

Kemampuan Dasar

1.3. Kemampuan mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Indikator :

1. mengemukakan makna globalisasi.
2. menguraikan proses globalisasi.
3. mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. mengidentifikasikan aspek-aspek positip dan negatif dari globalisasi.
5. menunjukan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi .
6. menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi .
7. meresensi tulisan tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan.
8. mempresentasikan resensi tulisan tentang pengaruh globalisasi.

Urian Materi

A. Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah proses dimana hubungan sosial dan kesalingtergantungan antar negara dan antarmanusia di dunia ini semakin besar.
Dibawah ini pengertian globalisasi dari beberapa sumber :

menurut A.G. McGrew globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.
menurut Wikipedia Encyclopedia , globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat (changes) dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dalam arti ekonomi globalisasi diartikan Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas (free trade).
menurut Bank Dunia globalisasi adalah kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara lain.
menurut International Moneter Foun (IMF) globalisasi adalah meningkatnya kesalingtergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.
menurut justice organisasi, globalisasi adalah mengacu para proses dimana perdagangan , informasi dan budaya semakin bergerak melintasi batas negara.
menurut resource/glossary.htm ,globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan sistem politik global.
menurut currency .org/glossary.php. globalisasi mengacu pada integrasi ekonomi dan kesalingtergantungan negara-negara.
menurut trade-matters/learn-about/glossary.htm globalisasi adalah proses meningkatnya aliran barang,jasa,uang, dan gagasan melintasi batas-batas negara dan sebagai akibatnya terjadinya integrasi ekonomi global.
Globalisasi adalah proses meningkatnya lingkup,skala dan integrasi interaksi antarmanusia dan pertukaran gagasan,barang dan manusia secara global. (homepages.uc.edu/-collicn/lenses/glossary.htm).
Globalisasi adalah kecenderungan ekonomi atau inisiatif bisnis untuk berekspansi melintasi batas dunia. (investor.news.com/Engine).

Dari pengertian globalisasi diatas , semakin jelas bahwa globalisasi itu bersifat multidimensional. Globalisasi dapat diartikan sebuah gejala ekonomi,terutama dengan munculnya begitu banyak perusahaan multinasional dan transnasional,yang beroreintasi melintasi batas-batas negara,mempengaruhi proses produksi global dan penyebaran (distribusi) tenaga kerja internasional. Miskipun kekuatan ekonomi merupakan bagian yang integral dari globalisasi. Namun globalisasi tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bidang politik,ekonomi,sosial,dan budaya. Faktor penggerak globalisasi adalah perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang telah meningkatkan kecepatan dan lingkup interaksi antarmanusia di seluruh penjuru dunia.
Jadi globalisasi merambah segala bidang kehidupan baik dibidang politik,ekonomi,dan sosial budaya. Globalisasi mengacu pada kenyataan bahwa kita semua semakin hidup dalam “satu dunia “, sebuah desa global (global village) sehingga individu,kelompok dan bangsa –bangsa menjadi semakin saling tergantungan (interdependent) dalam berbagai aspek kehidupan.

Beberapa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut :
1. meningkatnya perdangan global
2. meningkatnya aliran modal internasional, di antaranya investasi langsung luar negeri.
3. meningkatnya aliran data lintas batas,seperti internet,satelit komunokasi dan telepon.
4. adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Makamah kejahatan Internasional (Internasional Criminal Court),dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
5. meningkatnya pertukaran budaya (cultural exchange) internasional , misalnya melalui ekspor film-film Hollywood dan Bollywood.
6. menyebarkanluaskan paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
7. meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
8. meningkatnya imigrasi,termasuk imigrasi ilegal .
9. berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global
10. berkembangnya sistem keuangan global.
11. meningkatnya aktivitas perekonomian dunia,yang dikuasai oleh perusahaan –perusahaan multinasional.
12. meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional ,seperti WTO,WIPO,IMF,yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

Tugas Individu

1. Carilah gambar-gambar di majalah,koran, buletin yang melukiskan proses globalisasi (globalisasi ekonomi,politik, sosial, dan budaya). Jumlah gambar minimal 5 dan dibawah gambar tersebut berilah komentar.
2. Lakukan observasi di kotamu tentang pengaruh globalisasi dan buatlah laporan dan diskusikan dengan gurumu.


B. Faktor-faktor Pendukung Munculnya Globalisasi

Ada dua faktor penting dan utama yang mendukung prose munculnya globalisasi :
1. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi.
2. Adanya integrasi ekonomi dunia.

C. Sebab-sebab Meningkatnya Globalisasi

1. Perubahan Politik Dunia

Menurut Anthony Giddens, ada beberapa pengaruh politik yang menjadi kekuatan penggerak dibalik meningkatnya globalisasi, antaralain sebagai berikut :

1). runtuhnya komunisme di soviet dan negara
negara Eropa Timur dan negara komunis Cina mulai terbuka terhadap bisnis kapitalis.
2). munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan regional.(PBB dan Uni Eropa).
3). munculnya berbagai organisasi antarpemerintahan ( Intergovernmental Organizations-IGOs dan organisasi non-pemerintah internasional- INGOs ( International Non Governmental Organizations).

2. Aliran Informasi yan Cepat dan Luas

Penyebaran teknologi informasi telah memperluas kemungkinan kontak antarindividu di dunia ini dan memudahkan orang mengenal orang lain atau peristiwa ditempat yang jauh. Dengan melalui media global dapat memperoleh berita,informasi,gambar dan pengetahuan dari dunia luar. Sehingga setiap waktu dapat menyaksikan secara langsung dan terus menerus perubahan-perubahan maupun peristiwa yang tejadi di dunia ini.Beberapa peristiwa dunia yang dapat disaksikan antara lain; runtuhnya tembok Berlin, meninggalnya ratu Diana, kekerasan di Irak, bencana alam Tsunami di Aceh, pertandingan sepak bola liga Champions Eropa, Piala Dunia di Jerman , terpampang di media massa dan menjangkau publik global. Peristiwa-peristiwa diatas bersama dengan peristiwa lainnya mengakibatkan pergeseran pola pikir banyak orang ,yaitu dari level negara-bangsa ke level global.

Perubahan pola pikir dari level negara-bangsa ke level global memiliki dua dimensi penting yaitu ;
a. sebagai anggota masyarakat global , orang semakin merasa bahwa tanggung jawab sosial tidak berhenti pada level nasional.
b. cakrawala global menunjukan bahwa orang semakin melihat ke sumber –sumber lain ketimbangan negara dalam merumuskan rasa identitas mereka sendiri.


3. Berkembang Pesatnya Perusahaan-Perusahaan Transnasional

Persahaan transnasinal(Transnational Corporations-TNCs) adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa di lebih dari satu negara. Contoh: Coca Cola, Mobil Oil, Nike ,Mitsubishi, Yamaha, HONDA.

Tugas kelompok

1. diskusikan dengan kelompokmu :
a. sebutkan perusahan transnasional yang beroperasi di Indonesia.
b. sebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh negara –negara industri untuk menghilangkan hambatan investasi.
c. jelaskan mengapa komunis di Eropa timur runtuh .
d. bagaimana cara agar media massa tidakmerusak mental generasi muda.
e. sebutkan manfaat dengan adanya perusahaan transnasional di Indonesia.

D. Debat mengenai Globalisasi

Menurut David Held ada beberapa kelompok mengenai globalisasi :

1. Kaum Skeptis
Globalisasi yang terjadi sekarang ini bukanlah globalisasi perekonomian dunia , melainkan regionalisasi perekonomian dunia. Artinya perekonomian diatur dan berjalan menurut wilayah-wilayah atau blok-blok perdagangan (regions) seperti Uni Eropa, Asia-Pasifik, dan bukannya secara global.

2. Kaum Hiperglobalis
Pandangan kaum hiperglobalis berlawanan dengan kaum skeptis.Menurut kaum hiperglobalis globalisasi adalah gejala yang sangat nyata yang konsekuensi-konsekuensinya dapat dirasakan hampir semua tempat. Pandangan kaum hiperglobalis bahwa globalisasi secara fundamental menghancurkan peran pemerintah nasional (negara-bangsa) dan menghasilkan sebuah tatanan dunia dimana pemerintah nasional semakin kurang berpengaruh (tatanan global). Kaum hiperglobalis juga mempunyai anggapan bahwa negara kehilangan kedaulatan di era globalisasi ini.

3. Kaum Transformatif

Kaum transformatif melihat globalisasi sebagai proses dinamis dan terbuka yang tergantung pada berbagai pengaruh dan perubahan. Pandangannya bahwa globalisasi sebagai kekuatan sentral dibalik spekstrum perubahan yang luas yang sekarangini sedang membentuk masyarakat modern. Menurut mereka,tatanan global mengalami perubahan , tetapi masih banyak juga pola-pola lama yang bertahan.Pemerintah masih tetap memiliki kekuasaan kendati pada saat yang sama kesalingketergantungan global semakin terasa. Perubahan-perubahan tidak hanya dibidang ekonomi saja tetapi padabidang poloitik,sosial,budaya dan pribad

E. Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengaruh Globalisasi Ekonomi (Globalisasi Ekonomi)
Gambaran sepintas globalisasi ekonomi adalah pruduk-produk luar negeri masuk ke supermarket-supermarket suatu negara, perusahaan-perusahaan multinasional mendirikan pabrik dan kantor cabangnya di negara-negara lain.
Pendukung di balik globalisasi ekonomi adalah globalisasi kapitalisme atau liberalisme ekonomi atau kapitalisme pasar bebas.Liberalisme ekonomi pengertiannya berbeda dengan kapitalisme kesejahteraan. kapitalisme kesejahteraan adalah kapitalisme yang diregulasi dan direformasi, artinya kapitalisme yang tidak membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya tanpa kendali , melainkan perlu diatur (oleh negara atau asosiasi negara-negara) dengan tujuan agar kapitalisme memberikan keuntungan dan keadilan sampai pada orang-orang yang berada paling bawah dalam tangga kesejahteraan.

Pengertian kapitalisme

a. kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi . suatu sistem yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa.
b. kapitalisme mempunyai tiga ciri, yaitu :
 sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki individu.barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif.
 modal(kapital) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (profit).
c. tokohnya adalah Adam Smith.
d. pasar bebas berjalan baik ketika tidak ada campur tangan dari luar.
e. tugas pemerintah adalah menghilangkan berbagai rintangan terhadap berjalan bebasnya pasar.

Cara kerja kapitalisme pasar bebas

cara kerja kapitalisme pasar bebas adalah dengan menekankan pada persaingan menekan harga. sehingga para pelaku ekonomi akan berusaha keras menekan biaya pruduksi (efesiensi) dengan tujuan memenangkan persaingan dengan pengusaha lain.

Kenyataan globalisasi pada abad ke- 19.

Pada abad ke-19 menunjukkan bahwa kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan orang-orang dan negara-negara kaya di Eropa dan Amerika Serikat.Kapitalisme pasar bebas yang hanya mengutamakan profit laba menyebabkan eksploitasi pada tenaga kerja wanita dan anak-anak. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya pruduksi dengan menekan biaya upah.

Kenyataan abad ke-20 dan 21

Kapitalisme mampu mengendalikan hampir seluruh perekonomian internasional, keadaan ini ditambah setelah runtuhnya komunisme di Eropa timur dan terbukanya Cina untuk masuknya kapitalis.
Banyak batasan terhadap perdagangan internasional di cabut sehingga perusahaan multinasional mulai menanamkan modal di negara berkembang dan miskin.

d. Konsekuensi Globalisasi bagi negara maju dan negara miskin

 Bagi negara maju
 negara maju menjadi semakin kaya dan standar hidup sebagian besar penduduk terus meningkat.
 negara maju mulai mendapat saingan dari negara yang baru berkembang “Macan Asia “ ( Jepang dan Korea) dan Cina.

 Bagi negara miskin

 munculnya berbagai perusahan multinasional dan bank asing yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang menyebabkan ancaman bagi pemerintah nasional.
 daya tawar negara mulai melemah sehingga menawarkan berbagai insentif untuk mengundang perusahaan-perusahaan multinasional untuk menanamkan modal di negaranya.
 terjadi eksploitasi buruh.

2. Pengaruh Globalisasi dalam bidang Sosial budaya

a. Orang secara aktif dan bebas membentuk diri mereka sendiri dan menentukan identitas mereka sendiri.
b. terjadi perubahan orentasi kerja, dari kerja untuk memperoleh gaji yang tinggi berubah kerja untuk memperoleh kepuasan dan aktualisasi diri.
c. perempuan sudah tidak tabu memasuki dunia kerja.
d. masuknya makanan cepat saji, mode,gaya hidup,cara berpakaian dan musik yang sama di setiap sudut di dunia ini.

3. Pengaruh Globalisasi di bidang politik.

a. negara tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dalam batas negara nasional mereka.
b. terjadi perubahan sistem politik, idiologi,

Tugas individu ;

1. buatlah tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap lingkungan tempat tinggalmu
a. di bidang politik b. di bidang sosial c. di bidang ekonomi
2. apabila ditempat tinggalmu belum terpengaruh,tulislah faktor penyebabnya.


F. Resiko Globalisasi

Globalisasi membawa resiko bagi masyarakat global, antara lain :

1. terjadi kerusakan lingkungan hidup,antara lain:
 polusi udara dan air.
 rusaknya hutan tropis
 krisis energi dan mineral (minyak)
 pemanasan global
2. masalah kesehatan, antara lain :
 timbulnya berbagai penyakit baru sebagai akibat globalisasi seperti kanker kulit, flu burung, aids/HIV, penyakit sapi gila dan lain-lain.
 terjadi perubahan pola hidup sehat.

G. Dampak positif dan negatif globalisasi
Dampak positif globalisasi ,yaitu :
 seseorang dapat berkomunikasi melewati batas-batas negara dengan efesien dan efektif
 negara dapat mengimpor komponen-komponen lain yang diperlukan dari negara lain.
 ahli-ahli dari suatu negara dapat bekerja di negara lain dan sebaliknya.
 setiap manusia dapat bergerak dinamis dalam melakukan migrasi.
 lembaga swadaya masyarakat dan negara lain semakin kritis menyoroti perusakan lingkungan dalam suatu negara.
 adanya tunuttan internasional terhadap suatu negara untuk lebih tranparansy,demokratis,dan menghormati HAM.

Dampak negatif globalisasi , yaitu :
 terjadinya kesenjangan ekonomi akibat kekalahan berkompetisi dalam penguasaan teknologi.
 negara-negara yang kuat ekonominya akan bersengkokol dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya.
 timbulnya fanatisme rasial,etnis dan agama sebagai upaya untuk menunjukkan melalui berbagai forum dan organisasi.
 kadar dan kualitas kejahatan semakin canggih dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
 semakin menurunya sumber daya alam yang vital seperti, air,hutan,dan terjadi pencemaranglobal.

H. Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia

NO Bidang Dampak GLOBALISASI
1. Politik  penyebaran nilai-nilai politik barat baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum.
 semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan,musyawarah mufakat dan gotong royang.
 semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individu,kelompok,oposisi,diktator mayoritas atau tirani minoritas.
 transparansi ,akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan negara semakin mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
 Semakin banyak lahirnya partai politik ,organisasi nonpemerintah atau LSM yang menjadi sponsor kepentingan tertentu dengan menyuarakan HAM,supremasi hukum,demokratisasi,lingkungan dan sebagainya.





































2











3
















4. Ekonomi











sosial dan budaya
















Hukum,pertahanan dan keamaanan  berlakunya “The survival of the fittest” sehingga siapa yang memiliki modal yang besar akan semakin kuat dan yang lemah semakin tersinkir.
 pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
 sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang ,koperasi semakin sulit berkembang ,dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya sudah semakin ditinggalkan.
 Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.

 mudahnya nilai-nilai barat masuk baik melalui internet ,antena para bola ,media televisi , maupun media cetak yang kadang-kadang di tiru habis-habisan.
 semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai –nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis, pragmatisme (yang menguntungkan) hedonisme (kenikmatan sesaat), permisif (membiarkan yang dianggap tabu ), dan konsumerisme (lebih senang memakai dari pada membuat).
 semakin lunturnya semangat gotong royong,solidaritas,kepedulian dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu (musibah,kecelakaan, sakit) hanya ditangani segelintir orang (kurang adanya kebersamaan).
 semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan, bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

 semakin menguatnya supremasi hukum,demokratisasi,dan tuntutan terhadap dilaksanakan HAM.
 menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
 semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi,jaksa dan hakim) yang lebih profesional,transparan,dan akuntabel.
 menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan,kedaulatan,dan ketertiban negara yang profesional.
 peran masyarakat dalam menjaga keamanan,kedaulatan dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabpihak tentara dan polisi.

tugas kelompok
1. Buatlah makalah tentang globalisasi di berbagai bidang kehidupan serta pengaruhnya..
2. Diskusikan dengan gurumu makalahmu tersebut.


A. Pilihan Ganda
1. Proses dimana hubungan sosial dan kesalingtergantungan antarnegara dan antar manusia di dunia ini semakin besar disebut……
A. Akulturasi
B. globalisasi
C. interaksi
D. migrasi
E. modernisasi

2. Kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara negara lain merupakan pengertian globalisasi menurut…
A. A.G.McGrew
B. IMF
C. Wikipidia encyclopedia
D. justice org
E. Bank Dunia

3. Dibawah ini yang bukan cakupan makna globalisasi adalah…
A. proses yang mempengaruhi pada integrasi sistem ekonomi , budaya politik dan sosial melintasi batas-batas geografi
B. gerakan menuju terciptanya pasar atau kebijakan yang melintasi batas nasional.
C. intensitas hubungan-hubungan sosial dunia melakukan kegiatan ekonomi,politik dan teknologi.
D. proses dimana negara semakin mandiri dibidang ekonomi,sosial dan politik.
E. proses integrasi ekonomi dan sistem politik global.

4. Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan…..
A. liberalisasi perdagangan.
B. semakin meningkatnya volume ekspor dan impor.
C. pendapatan negara berkembang semakin rendah .
D. perusahaan transnasional banyak mengalami kebangkrutan.
E. terjadi pertukaran budaya antarbangsa.

5. Faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah…….
A. kemajuan di bidang sosial budaya.
B. kemajuan pendidikan .
C. semakin maju transportasi.
D. perkembangan informasi dan teknologi komunikasi.
E. berkembangnya ekonomi dunia

6. Dibawah ini yang bukan merupakan tanda-tanda globalisasi adalah …
A. meningkatnya perdagangan global .
B. berkembangnya sistem keuangan global.
C. meningkatnya pertukaran budaya internasional
D. semakin berkurangnya saling ketergantungan antar bangsa.
E. meningkataktifitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan transnasional.
F.

7. Perhatikan data dibawah ini :

I. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi.
II. Adanya kemajuan peradaban manusia.
III. Munculnya negara-negara baru merdeka.
IV. Runtuhnya komunisme di negara-negara Eropa Timur.
V. Adanya integrasi ekonomi dunia.

Yang merupakan faktor pendukung munculnya Globalisasi adalah…..
A. I dan II
B. I dan III
C. I dan IV
D. I dan V
E. II dan V

8. Perhatikan data dibawah ini :

I. terjadi perubahan politik dunia.
II. adanya aliran informasi yang begitu cepat.
III. berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan multinasional.
IV. bertambahnya jumlah penduduk dunia.
V. meningkatnya perjalanan presiden dan wakil presiden keluar negeri.

Yang merupakan sebab-sebab meningkatnya globalisasi adalah…..
A. I,II,dan III
B. I,II dan IV
C. . I,II dan V
D. II,III dan V
E. I,III dan V

9. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam Globalisasi dan mampu mengikuti perkembangan arus globalisasi, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain…
A. menutup diri terhadap semua rus informasi dan hubungan dengan negara-negara luar.
B. liberalisasi ekonomi dan investasi
C. terus berupaya menguasai IPTEK
D. menyesuaikan kehidupan bangsa dan negara dengan keadaan dunia sekarang ini tanpa syarat.
E. menentang liberalisasi ekonomi.

10. Suatu bangsa dapat memenangkan pasar yang semakin kompetitif dalam era globalisasi. Badan usaha harus melakukan……………
A. mendatangkan tenaga profisional dari luar negeri.
B. memodern peralatan modal
C. efesiensi dan peningkatan produktivitas
D. meningkatkan hutang dalam negeri dan luar negeri.
E. melanggar HAKI dalam memproduksi barang.

11. Salah satu faktor suatu badan usaha tidak dapat bersaing di pasar global adalah adanya high cost ekonomi , (ekonomi biaya tinggi).Beberapa faktor high cost ekonomi adalah… kecuali.
A. perizinan usaha yang berbelit-belit dan sangat birokratis.
B. sistem perpajakan yang tidak merangsang tumbuh dan berkembangnya iklim investasi.
C. banyak korupsi dan bentuk-bentuk pungutan liar yang dilakukan pemerintah dan preman
D. birokrasi yang tidak bersahabat dengan pengusaha.
E. memperhatikan kesejahteran ekonomi buruh.

12. Bangsa Eropa dalam rangka mempersiapkan globalisasi membentuk suatu Uni…
A. uni soviet
B. uni eropa
C. unitaris
D. united states of europe
E. uni german


13. Dalam era globalisasi merupakan era kematian negara-bangsa (the end of the nation-state).Penyebab kematian peran negara-bangsa adalah……kecuali
A. menurut aliran Neoliberalisme setiap kebijakan ekonomi harus tunduk pada sistem ,mekanisme dan hukum pasar.
B. dalam era globalisasi peran negara sebagai penjaga, tdak boleh ikut campur dalam perekonomian.
C. mantra liberalisasi menempatkan investasi investor diatas segalanya.
D. cengkraman neoliberalisme terpancar pada gencarnya privatisasi dan liberlisasi ekonomi.
E. negara kalah bersaing dengan perusahaan transnational.

14. Dunia pendidikan dalam upaya menghadapi era globalisasi melakukan pendidikan dengan…
A. label serba “internasional dan penggunaan bahasa asing.
B. mengutamakan keunggulan dalam bidang tertentu.
C. mencontoh model sekolah –sekolah luar negeri.
D. melakukan uji kompetensi kelulusan.
E. meningkatkan kualifikasi guru dan pendidik yang minimal sarjana.

15. Era globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur.Dengan demikian globalisasi menjadi sebuah fenomena yang disebut….
A. nasionalisasi
B. neo-imperalisme
C. global Village
D. imperalisme
E. internasionalisme




16. Yang di cari kaum kapitalis dalam pasar bebas adalah….
A. persaingan bebas
B. pengentasan kemiskinan
C. membantu negara miskin
D. memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
E. meninggkatkan pendidikan negara miskin

17. Terjadinya keseragaman budaya adalah salah satu ancaman globalisasi dalam bidang…
A. politik
B. ekonomi
C. sosial budaya
D. hukum
E. hankam

18. Globalisasi terjadi dalam bidang-bidang dibawah ini ….. kecuali
A. Ekonomi
B. gender
C. sosial budaya
D. pendidikan
E. politik.

19. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21 dalam bidang sosial budaya,…… kecuali.
A. sikap individualisme
B. imperalisme budaya
C. terjadi keseragamam budaya
D. keterbukaan negara semakin lebih tinggi
E. adanya perubahan dalam pola pikir dan tata nilai.

20. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi didorong oleh faktor….
A. majunya perusahaan elektronik dan teknologi komunikasi dunia
B. meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia
C. meningkatnya pergeseran tata nilai dalam kehidupan sehari-hari.
D. pengaruh pola hidup yang modern dari negara-negara maju
E. mudahnya setiap orang untuk mengakses informasi dari dunia maya.

21. Dalam perkembangnya kegiatan ekonomi dunia mulai muncul kegiatan ekonomi tanpa bobot dan perekonomia tadak dapat diraba. Contoh kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak dapat diraba adalah……..
A. perekonomian yang produknya informasi
B. kegiatan surfing dalam internet
C. perekonomian dalam expose (pameran)
D. kegiatan e.mail
E. kegiatan transaksi barang dalam internet.





22. Laju globalisasi yang semakin pesat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Globalisasi juga menyebabkan timbulnya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah…..
A. kejahatan yang terjadi dalam suatu negara.
B. kejahatan yang terjadi di suatu banyak negara.
C. kejahatan yang pelakukanya bukan negara
D. kejahatan yang pelakunya dan terjadinya melintasi batas negara.
E. kejahatan yang dilakukan oleh penjahat perang.

23. Dibawah ini merupakan contoh kejahatan transnasional adalah sebagai berikut…. kecuali
A. penyelundupan manusia (human trafficking)
B. terorisme
C. peredaran narkotika (drug trafficking)
D. penyelundupan kayu (illegal logging)
E. korupsi

24. Berikut ini adalah gambaran kehidupan yang diharapkan dalam pembangunan di era globalisasi adalah…. kecuali.
A. kualitas SDM yang tinggi
B. industri yang memiliki daya saing dengan industri luar negeri
C. ketahanan ekonomi yang tangguh
D. negara mendominasi segala kehidupan perekonomian
E. badan usaha (BUMN,SWASTA DAN KOPERASI) mempunyai daya saing dan meningkatkan efesiensi.

25. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produk luar negeri ,miskipun demikian contoh yang merupakan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia antara lain…
A. menggunakan produk dalam negeri
B. memilih bekerja diluar negeri walaupun tenaganya diperlukan di dalam negeri
C. bangga menggunakan produk-produk luar negeri
D. anti produk luar negeri
E. menutup diri dari perubahan
26. Akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi adalah…
A. banyak perusahaan nasional yang mampu bersaing dengan perusahaan transnasional.
B. adanya kecenderungan untuk mencontoh perilaku bangsa lain.
C. terjadi persaingan bebas dalam perekonomian
D. terjadi transparancy dalam pegelolaan sumber daya alam
E. barang luar negeri membanjiri pasar dalam negeri.

27. Akibat dari penyebaran teknologi informasi menyebabkan setiap orang untuk mengenal orang lain atau peristiwa yang jauh. Sehingga terjadi pergeseran pola pikir dari level negara bangsa ke level global. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan pola pikir diatas adalah….
A. setiap orang merasa anggota masyarakat global,orang semakin merasa bahwa tanggungjawab sosial tidak berhenti pada level nasional.
B. pengaruh globalisasi budaya menyebabkan terjadi perubahan pola pikir internasional
C. pengaruh meningkatnya kemampuan ekonomi dunia
D. kemajuan teknologi informasi sehingga orang mulai menggunakan berbagai sumber-sumber informasi
E. meningkatnya kemajuan pendidikan teruama teknologi komunikasi.

28. Perusahan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Contoh perusahaan taransnasional yang beroperasi di Indonesia adalah…. kecuali

A. Coca Cola
B. Mobil Oil
C. Honda
D. YAMAHA
E. PERTAMINA

29. Menurut David Held, ada tiga kaum mengenai perlu dan tidaknya globalisasi. Suatu kaum yang melihat bahwa sekarang ini bukan terjadi globalisasi namun yang terjadi adalah regionisasi perekonomian adalah pandangan kaum….
A. kaum skepti
B. kaum modernis
C. kaum hiperbolis
D. kaum konvensional
E. kaum transformatif
30. Tokoh dari kaum hiperbolis yang mempunyai pandangan “dunia tanpa batas”. Sebuah dunia dimana kekuatan pasar lebih berkuasa dari pada pemerintah nasional adalah…..
A. Adam smith
B. maslow
C. Drs. Moh. Hatta
D. yanasakamoto
E. Kenichi Ohmae

31. Suatu sistem ekonomi dimana penguasaan sarana produksi dan distribusi dikuasai oleh individu,sedangkan negara tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi di sebut site ekonomi…
A. Kapitalisme
B. etatisme
C. sosialisme
D. monopoli
E. ekonomi kerakyatan

32. Kebijakan negara untuk melindungi industri atau badan usaha terhadap persaingan dalam pasar bebas disebut……
A. politik dumping
B. liberalisasi ekonomi
C. proteksionisme
D. anti liberalisme
E. politik subsidi



33. Hal yang menyebabkan kapitalisme tidak disenangi adalah… kecuali.
A. kapitalis hanya menguntungkan orang-orang dan negara-negara kaya di Eropa dan Amerika.
B. kapitalis hanya mengejar laba (profit)
C. kapitalis sering menurunkan upah dan memperkerjakan wanita dan anak-anak agar dapat bersaing.
D. banyak orang dan negara yang frustasi dan kecewa terhadap kapitalis membuat hidup mereka tidak berubah malah semakin miskin.
E. kapitalis dapat meningkatkan negara-negara miskin menjadi negara kaya dan maju.

34. Dampak kapitalis terhadap negara maju adalah….kecuali.
A. negara maju semakin kaya
B. negara maju dapat mencampuri politik dalam negeri suatu negara
C. timbulnya negara maju baru
D. negara maju dapat menekan suatu negara yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya.
E. negara maju dapat meningkatkan investasi pada nagara yang sedang berkembang dan membantu negara tersebut.

35. Hal-hal yang dilakukan negara sedang berkembang untuk menarik investor asing adalah…kecuali
A. menawarkan keringanan pajak
B. pemerintah mengabaikan kebijakan kesehatan dan keamanan
C. hak buruh dibatasi
D. membuat aturan-aturan yang sesuai dengan hak-hak buruh
E. mencabut subsidi terhadap usaha dalam negeri

36. Organisasi dunia yang tugasnya menyelesaikan hambatan terhadap perdagangan bebas dan menguntungkan negara maju adalah…
A. IMF
B. uni Eropa
C. WTO
D. ILO
E. APEC

37. Hal-hal yang ditentang kelompok anti globalisasi adalah…..kecuali
A. globalisasi mendatangkan ketidakadilan
B. globalisasi hanya mendatangkan keuntungan bagi negara-negra kaya
C. globalisasi membuat negara-negara miskin semakin miskin
D. globalisasi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup,ham dan hak buruh.
E. perdagangan global perlu dan potensi memajukan ekonomi nasional

38. Beberapa faktor yang menyebabkan WTO selalu di tentang…..
A. aturan WTO sangat menekankan kepentingan ekonomi negara-negara barat.
B. aturan WTO sangat menekakan pada perlindungan HAM.
C. aturan WTO menekankan pada perlindungan lingkungan hidup
D. aturan WTO berorientasi pada hak-hak buruh
E. aturan WTO memperkuat ekonomi lokal

39. Beberapa media atau sarana pembawa perubahan globalisasi dalam bidang sosial budaya adalah…kecuali.
A. media massa elektronik dan cetak
B. kitab agama
C. media internet
D. pergaulan pribadi lintas batas
E. alat telekomunikasi (hp,telepon)

40. Sebelum globalisasi individu atau pribadi seseorang sangat ditentukan oleh tuntunan komunitas tempat di lahir dan dibesarkan. Namun dibawah kondisi globalisasi semuanya itu berubah. Sekarang ini adanya INDIVIDU BARU,yaitu……
A. orang secara aktif dan bebas membentuk diri mereka sendiri dan menetukan identitas mereka.
B. orang tua tidak berhak lagi mendidik anak mereka.
C. pribadi seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan masyarakat.
D. orang secara aktif dan bebas menetukan status pekerjaan dan agama sendiri
E. setiap orangmemilih hak untuk berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat.
41. Dibawah ini yang bukan merupakan perubahan pola kerja dalam era globalisasi adalah….
A. gaji yang tinggi bukan merupakan salah satu kriteria tempat kerja yang baik.
B. kriteria tempat kerja yang baik, orang melihat unsur kepuasan kerja dan aktualisasi.
C. sistem kerja paruh waktu (part time) lebih banyak diminati
D. perempuan pun telah masuk dunia kerja yang sebelumnya dianggap tabu.
E. banyak wanita menunda pernikahan dengan alasan program KB.

42. Salah satu ancaman adan tantangan globalisasi adalah terjadi homogenitas atau kesamaan budaya di dunia . Yang bukan contoh homogenitas atau kesamaan budaya adalah…
A. banyaknya makanan cepat saji
B. merek pakaian
C. mode pakaian dan rambut
D. gaya bahasa
E. gaya hidup

43. Pengaruh globalisasi di bidang politik adalah..
A. suatu negara berhak mengatur negaranya tanpa campur tangan negara lain.
B. kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara berangsur-angsur mengalami distorsi, seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional.
C. suatu negara dapat menentukan kebijakkan politik negara walaupun bertentangan dengan negara-negara lain
D. pemerintah nasional dapat mengontorl sesuatu yang terjadi dalam batas-batas negaranya.
E. negara adidaya Amerika dan sekutunya dapat menekan suatu negara yang tidak demokrtis dan melanggar HAM.

44. Perhatikan data dibawah ini :
1. polusi lingkungan.
2. perusakan hutan tropis.
3. pemanasan global.
4. wabah Flu burung
5. penyakit sapi gila

Yang menyebabkan krisis lingkungan sebagai sebab perkembangan industri dan teknologi adalah…
A. 1,2,dan 3
B. 2,3,dan 4
C. 1 dan3
D. 1 dan 5
E. 2 dan 4
45. Resiko globalisasi di bidang kesehatan adalah timbulnya Manufactured risk,yaitu…
A. resiko yang dihasilkan oleh dampak pengetahuan dan teknologi terhadap dunia alamiah
B. resiko akibat penipisan lapisan Ozon
C. resiko yang diakibatkan oleh limbah industri
D. resiko yang ditimbulkan dari makanan cepat saji
E. resiko penggunaan zat kimia dalam pertanian.

46. Resiko yang dialami masyarakat sebagai akibat globalisasi adalah…kecuali.
A. perubahan pola kerja
B. meningkatnya ketidakamanan dalam pekerjaan.
C. perubahan tradisi dan adat istiadat dalam menentukan identitas diri.
D. memudarnya pola keluarga tradisional.
E. kemudahan mengakses informasi dan berita yang melintasi batas negara.

47. Memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melintasi batas-batas negara dengan efektif dan efesien.Hal yang merupakan aspekpositif globalisasi di bidang ….
A. politik
B. sosial budaya
C. teknologi informasi
D. lingkungan hidup
E. perdagangan

48. Yang bukan merupakan aspek negatif globalisasi adalah…..
A. terjadi kesenjagan ekonomi
B. negara yang kuat ekonominya merugikan negara miskin
C. timbulnya fanatisme rasial,etnis dan agama
D. kejahatan transnasional semakin meningkat
E. semakin meningkat sumber daya alam yang fital terutama air dan hutan.
49. Dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya adalah….
A. semakin kuatnya supremasi hukum, demokratisasi dan ham.
B. mudahnya nilai-nilai barat masuk dalam kehidupan sehari-hari.
C. pemerintah tidak banyak berperan dalam kegiatan ekonomi
D. tuntutan penyelenggara pemerintah negara yang transparan semakin menguatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
50. Upaya pemerintah untuk membendung dampak globalisasi di bidang budaya adalah …kecuali
A. meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan bermasyarakat
B. membatasi perkembagan teknologi informasi
C. membuat aturan atau undang-undang yang melindungi generasi muda dari dekadensi moral
D. membuat Badan Sensor Film untuk mensensor film yamg tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia.
E. membatasi munculnya pornografi dan pornoaksi.

Jawablah pertanyaan dibawah ini

1. Jelaskan pengertian globalisasi menurut Bank Dunia ?
jawab_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Jelaskan secara singkat proses terjadinya globalisasi ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Sebutkan 3 pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ?
jawab_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Sebutkan masing-masing 3 aspek positip dan negatif dari globalisasi ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Jelaskan dan berilah contoh sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Sebutkan resiko globalisasi dibidang kesehatan dan lingkungan hidup
jawab_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Berilah contoh pengaruh globalisasi dalam bidang sosial budaya ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Jelaskan pengaruh globalisasi dalam bidang politik ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Mengapa globalisasi berdampak negatif pada lingkungan hidup terutama pada hutan ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kapitalisme pasar bebas dan berilah contohnya ?
jawab___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________












BAB : II
Sistem PemerintahanIndonesia


Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Secara umum, sistem pemerintahan dibagi menjadi sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semipresidensiaL Bagaimana ciri dari masing-masing sistem pemerintahan ini? Anda akan mempelajarinya pada materi berikut ini. Pada bagian kedua, akan dipelajari pula sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia serta membandingkan pelaksanaannya dengan negara lain. Materi ini disusun dan dikembangkan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar berikut ini.

Standar Kompetensi 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan.
Kompetensi Dasar 2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.
Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.
Beberapa Pendapat Tentang Pengertian Sistem
Untuk dapat memperjelas dan memperluas pemahaman tentang sistem, berikut ini beberapa pengertian tentang sistem yang dikemukakan oleh beberapa sarjana.
1) Prajudi
Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.
2) W. J. S. Poerwadarminta
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.
3) Sumantri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.
b. Unsur-Unsur dalam Sistem
o Seperangkat komponen, elemen, bagian.
o Saling berkaitan dan tergantung.
o Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu).
o Memiliki peranan dan tujuan tertentu

Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah
a.Dalam pandangan Offe, pemerintahan merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagal
bidang. Pemerintahan bukan merupakan hasil pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelumnya; tetapi lebih merupakan hasil kegiatan
produksi bersama (coproduction) antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing.
Secara sempit, orang kerap mempersamakan pemerintahan dengan rezim penguasa. Misalnya,
Pemerintahan Yudhoyono, Pemerintahan Bush, atau Pemerintahan Blair. Dalam pengertian
yang sempit, pemerintah (eksekutif) memang sering disebut sebagai pelaksana undang-undang.
Tetapi, di negara-negara demokrasi yang telah maju, jarang sekali kebijakan pemerintahan yang
diambil oleh seorang presiden/perdana menteri seorang diri secara sepihak. Kebijakan publik
semacam itu biasanya melibatkan serangkaian komunikasi antar lembaga atau bahkan dengan
pihak lain di luar pemerintahan, seperti warga negara.
Akan halnya pemerintah, dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara.
b.Pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagal gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
Dengan demikian, suatu pemerintah terdiri dari berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan publik. Lebih sempit, pemerintah merujuk kepada jenjang politik tertinggi di dalam lembaga-lembaga tersebut.
3. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kita tentu memahami, bahwa tugas dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara sangat besar. Karena itu, tugas dan kekuasaan itu dipisah atau dibagi ke dalam lembaga-lembaga negara. Dalam trias politica kita mengenal pemisahan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Berkaitan dengan pembuatan dan



Sistem Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara
Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar
di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah
terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep
Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Undang-undang Dasar 1945
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur
hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga
tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh
seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang
bupati/walikota.
Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada
di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi
nasehat, dan fungsi adminsitrasi.
Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen
keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan
hubungan lembaga-lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara;
mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden;
Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen
UUD 1945 yang sedang berlangsung.
Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota
Dewan Perwakilan Daerah Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama
dengan pemerintah menyusun Undang-undang.
Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahun
sekali.
Presiden/Wakil Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam
melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem
politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang
kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.
Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garis-
garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR.
Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa
Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Mahkmah Agung
Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam
menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung
dilakukan Presiden.
Lembaga Tinggi Negara Lainnya
Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA).
Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK
dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social
budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap
masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara.
Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa bakti lima tahun.
Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.
Pemerintah Daerah
Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan
kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan
360 kabupaten/kotamadya.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal
1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga
hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi.
Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan
hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi
jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun
peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Sistem parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam Sistem presidensial
Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.
Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
• Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

sistem ini.

Presiden Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia.
Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:
• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya
• Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
• Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
• Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
• Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
• Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
• Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari
Pemilihan Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
Pelantikan Presiden
Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Pengusulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden
Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.
Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Jika terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Apabila usul presiden diterima, Presiden/Wakil Presiden kemudian diberhentikan.
Pemilihan Wakil Presiden yang lowong
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!
Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menuru skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
Prajudi
W.J.S.Poerwadarminto
Sumantri
Meriem Budiarjo
NotoNagoro

Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah....
Parlementer
Presidensiil
Ekstra parlementer
Republik
Monarkhi
Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.pada awal kemerdekaan terjadi pergantian sistem kabinet presidensial dengan sistem kabinet parlementer melalui....
Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945
Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945
Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945
Maklumat pemerintah tanggal 24 Agustus 1945
Maklumat pemerintah tanggal 27 Desember 1947
Kegagalan dalam melakukan percobaan demokrasi parlementer pada masa berlakunya UUDS 1950 salah satunya disebabkan oleh ....
tidak adanya kedewasaan politik para pelaku politik
partai-partai politik justru memperkuat pembedaan (polarisasi) di kalangan masyarakat
sistem multi partai sehingga tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas
demokrasi parlementer yang didasarkan pada falsafah individualisme tidak cocok dengan
kepribadian bangsa
kualitas sumber daya manusia para pemimpin masih belum siap dengan sistem parlementer


Pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antara negara, sektor
swasta, dan masyarakat adalah pengertian pemerintahan yang baik menurut....
a. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
b. United Nations Development Program
c. Emil-Salim
d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004
e. Ecosoc


Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP (United Nations Development Program) adalah sebagai berikut, kecuali....

akuntabilitas
efektif dan efisien
bervisi strategis
berorientasi konsensus
mementingkan kepentingan rakyat


Perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan
parlementer antara lain dalam sistem parlementer....
a. kedudukan presiden kuat
b. kedudukan parlemen lemah
c. menteri negara merupakah pelaksana pemerintahan
d. kekuasaan yudikatif sangat kuat
e. kedudukan parlemen sangat kuat


Lembaga legislatif tidak mampu bekerja secara efektif, terbukti pembahasan konstitusi oleh
badan konstituante gagal, merupakan salah satu faktor...
a.Indonesia kembali ke negara kesatuan
b.Indonesia membentuk negara serikat
c.sistem presidensial diganti dengan sistem parlementer
d.dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
e.diberlakukan UUD RIS tahun 1949




Di bawah ini merupakan ciri-ciri bentuk negara serikat, kecuali....
a. negara bagian boleh memiliki UUD sendiri
b. negara bagian boleh memiliki kepala negara sendiri
c. negara bagian mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar
d. negara bagian boleh mempunyai kabinet sendiri
e. negara bagian boleh mempunyai DPR sendiri

Kebaikan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, antara lain ....
a. kekuasaan pemerintah berada pada satu tangan yaitu pemerintah pusat
b. terdapat keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara
c. pemerintah daerah diberi wewenang penuh dalam menyelenggarakan roda pemerintahan
di daerah
d. akan meringankan beban pemerintah pusat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan
e. sangat memperhatikan kepentingan daerah

Pemilihan umum merupakan salah satu dari ciri.... *
a. pemerintahan demokrasi
b. pemerintahan yang liberalis
c. pemerintahan yang berpaham sosialis
d. pemerintahan yang bersifat presidensial
e. pemerintahan yang bersifat parlementer

Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu pada masa...
a. berlakunya konstitusi RIS 194§ dan UUDS 1950
b. berlakunya UUD 1945 pertama kali
c. berlakunya konstitusi RIS 1949
d. berlakunya UUDS 1950
e. berlangsungnya pemerintahan Orde Baru

Salah satu ciri utama pemerintahan yang demokratis adalah ....
a. kepala negara dipilih langsung oleh rakyat
b. rakyat turut serta dalam menjalankan pemerintahan
c. kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat
d. seluruh rakyat turut bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan
e. kepala negara bertanggung jawab secari langsung kepada rakyat

Menurut Leon Duguit, perbedaan antara bentuk pemerintahan monarki dengan republik,
terletak pada.... ,
a. jumlah orang yang memerintah
b. sejarah terbentuknya negara
c. cara pembentukan kehendak negara
d. luasnya negara bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat
e. cara penunjukan kepala negara
Dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak kembalinya UUD 1945
diterapkan di Indonesia. Namun dalam praktiknya aturan yang ada di dalamnya tidak pernah
digunakan, sehingga terjadi penyelewengan seperti....
a. pengangkatan presiden seumur hidup
b. pengangkatan kerabat presiden sebagai pejabat
c. terjadinya KKN yang meraja lela
d. ABRI memegang kekuasaan yang sangat besar
e. berkembangnya konsep dwi fungsi ABRI
Kalau pada masa UUD 1945 sebelum amandemen ketetapan bahwa pemerintah berdasar
atas sistem konstitusi (hukum dasar) ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian
sistem pemerintahan maka setelah amandemen ketentuan itu diatur....
a. secara eksplisit dalam batang tubuh UUD 1945
b. secara implisit terdapat dalam beberapa pasal dalam UUD 1945
c. dalam pembukaan UUD 1945
d. dalam penjelasan UUD 1945
e. dalam aturan peralihan UUD 1945


Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaaf), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaat). Ini mengandung arti bahwa....
a. pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugasnya/tindakan
apa pun harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
b. negara harus tunduk kepada kemauan rakyat
c. kekuasaan tertinggi negara ada ditangan rakyat melalui wakilnya
d. hukum di Indonesia harus dibuat oleh lembaga yang berwenang
e. segala tindakan aparat harus berdasarkan petunjuk dari atasan
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut Rod Hague!
Jawab : '.


2. Pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Coba jelaskan!
Jawab :

Jelaskan pengertian sistem menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia!
Jawab


















Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menuru skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
a. Prajudl d. Miriam Budiardjo
b. W. J. S. Poerwadarminta e. Notonagoro
c. Sumantri
2. Tokoh yang berpendapat bahwa sistem adalah sekelompok bagian-bagian* (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud adalah ....
a.
Prajudi c. Sumantri e. Notonagoro
b. W. J. S. Poerwadarminta d. Miriam Budiardjo

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan adalah pengertian yang dikemukakan oleh....
a. Prajudi c. Sumantri e. Notonagoro
b. W.J. S. Poerwadarminta d. Miriam Budiardjo
Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah....
a. parlementer c. ekstra parlementer e. monarki
b. presidensial d. republik
Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.pada awal kemerdekaan terjadi pergantian sistem kabinet presidensial dengan sistem kabinet parlementer melalui....
a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945
b. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945
c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945
d. Maklumat pemerintah tanggal 24 Agustus 1945
e. Maklumat pemerintah tanggal 27 Desember 1947
Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sistem pemerintahan yang digunakan adalah....
a. parlementer c. ekstra parlementer e. monarki
b. presidensial d. republik
Kegagalan dalam melakukan percobaan demokrasi parlementer pada masa berlakunya UUDS 1950 salah satunya disebabkan oleh ....
a. tidak adanya kedewasaan politik para pelaku politik
b. partai-partai politik justru memperkuat pembedaan (polarisasi) di kalangan masyarakat
c. sistem multi partai sehingga tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas
d. demokrasi parlementer yang didasarkan pada falsafah individualisme tidak cocok dengan
kepribadian bangsa
e. kualitas sumber daya manusia para pemimpin masih belum siap dengan sistem parlementer
Pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antara negara, sektor
swasta, dan masyarakat adalah pengertian pemerintahan yang baik menurut....
a. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
b. United Nations Development Program
c. Emil-Salim
d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004
e. Ecosoc

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Dalam Negara RI

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Dalam Negara RI Sebagai berikut :
 Sebagai pandangan hidup (way of life weltanschauung)/pegangan hidup/ pedoman hidup yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

 Sebagai dasar negara, yaitu Pancasila yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara yang perwujudannya merupakan sumber dari segala sumber hukum.
 Sebagai kepribadian bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila memberikan corak khas terhadap bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.


 Sebagai jiwa bangsa Indonesia.
 Sebagai perjanjian luhur.
 Sebagai ideologi nasional.

Pengertian Ideologi
 Kata ideologi berasal dari bahasa latin,yaitu idea berarti daya cipta sebagai hasil kesadaran manusia dan logos berarti logis(filusuf perancis Destutt De Tracy).

Menurut Laboratorium IKIP Malang ideologi adalah :
 Seperangkat nilai,ide, dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan atau mewujudkannya
Kamus Ilmiah Populer Ideologi adalah :
 Cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik. Paham kepercayaan, dan seterusnya.
Menurut Moerdiono,ideologi adalah :
 Komplek pengetahuan dan nilai,yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolannya.
Menurut Encyclopedia Internasional ideologi adalah :
► Sistem gagasan, keyakinan, dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu.
Menurut Dr.Alfian, ideologi adalah :
 Suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya,yaitu secara moral dianggap benar dan adil,mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
Menurut Karl Marx,Ideologi adalah
 Kesadaran sebuah kelas sosial dan ekonomi dalam masyarakat demi mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka.Dengan kata lain deologi adalah gagasan-gagasan kaum Borjouis untuk mempertahankan status quo.
Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis. UNSUR IDEOLOGI ADALAH

 Pedoman tentang cara hidup
 Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok.
 Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya.
Fungsi Ideologi adalah :
 Struktur kognitif,ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.
 Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

 Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
 Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
 Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
 Pendididkan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami,menghayati,serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya
Peranan Ideologi adalah :
• Memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin membaik,di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Tipologi Ideologi ada 2 Macam,Yaitu :

 IDEOLOGI TERTUTUP
 IDEOLOGI TERBUKA
CIRI-CIRI IDEOLOGI TERTUTUP ADALAH :
 Ajarannya berbentuk ortodok dan konservatif.
 Tidak mau sama sekali menerima interpertasi baru.
 Pemahaman dan penafsiran cenderung dimonopoli oleh suatu kelas sosial tertentu dalam masyaratkat.
CIRI-CIRI IDEOLOGI TERBUKA :
 Memiliki unsur fleksibilitas.
 Menerima interpertasi baru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

NILAI-NILAI YANG DALAM PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA :
• Nilai dasar Pancasila yang abadi.
• Nilai Instrumen yang Berkembang Dinamis.
• Nilai Praksis.